Delklarasi Antek-antek Asing

Antek2 Imprealis Hari Ini Akan Melakukan Deklarasi untuk maju dalam, pilpres 2009 dengan mengusung tema" Satu Suara Untuk Satu Bangsa"
Jelas Suara Itu Hanya Punya Kaum2 Komprador Bangsa Hal Itu Terbukti Karena Latar Belakang Ke dua pasangan seperti Gubernur BI yang mendapat Penolakan Dari Rakyat

Cawapres Budiono disebut M Amien Rais, tokoh reformasi, sebagai sosok neoliberal yang membawa ekonomi nasional ke jalan terjal ekonomi kapitalisme kolonial. Amien Rais menegaskan, Boediono adalah rekannya sesama dosen UGM.

Namun Budiono adalah seorang ekonom neoliberal, yang konsep dan paradigmanya tak sesuai dengan realitas ekonomi rakyat Indonesia, dimana kemiskinan dan ketidakadilan masih akut.

Kalangan analis ekonomi-politik mencatat bahwa selama menjadi Menko Perekonomian era SBY-JK, ada empat persoalan yang pernah mengemuka ke dalam percaturan elite politik dan ke ruang publik.

Pertama, selaku Menko Perekonomian, Boediono menolak dan tak mau memberikan jaminan bagi proyek pembangkit listrik 10.000 watt. Baru setelah Wapres Jusuf Kalla mendesak dan menegaskan pentingnya proyek energi itu, Bodiono kemudian bersedia memberikan jaminan, itupun sampai terlambat setahun.

“Persoalan ekonomi ini sempat mencuat dan menjadi isu politis,” kata Nehemia Lawalata, seorang pemerhati ekonomi-politik dan mantan sekretaris politik Prof Sumitro Djojohadikusumo.

Kedua, para analis mengingatkan bahwa sebagai Gubernur BI, Budiono pernah menolak membuka pasar uang dengan Bank Indover untuk menutupi kebutuhan likuiditas bank yang mencapai US$ 92 juta.

BI juga menolak memberikan jaminan terhadap fasilitas emergency liquidity assistance (ELA) yang akan diberikan De Nederlandsche Bank sebagai dana talangan. Akibatnya, Bank Indover kemudian jatuh dan harus mengeluarkan bailout sebesar Rp 7 triliun dengan persetujuan DPR.

Ketiga, Budiono menyatakan persetujuannya untuk memberikan blanket guarantee atau penjaminan terhadap simpanan nasabah secara penuh. Namun Wapres JK menolaknya karena jika jaminan pemerintah itu diberikan bisa memancing moral hazard. Kejahatan finansial seperti yang terjadi dalam krisis ekonomi 1997/1998 bisa terulang dan kemudian menjadi beban berat pemerintah.

Keempat, Budiono menolak menyatakan cekal (cegah tangkal) atas komisaris dan direksi Bank Century yang mau lari dari tanggung jawab dalam krisis di bank itu. Justru Wapres JK yang memerintahkan agar cekal itu dilakukan sebab ada komisaris/direksi bank itu yang konon mau lari tapi keburu tertangkap aparat.

Para analis ekonomi-politik juga menduga Budiono merupakan titipan dan perpanjangan kekuatan asing. “Semua orang tahu Budiono adalah kepercayaan IMF dan AS,” kata ekonom Revrisond Baswir.

Ekonom Fadhil Hasan juga melihat, kiprah Budiono itu membawa kepentingan global sebagai solusi atas krisis ekonomi nasional. Padahal paradigmanya masih menggunakan model lama yakni mengandalkan sektor finansial, privatisasi, liberalisasi dan pemangkasan subsidi serta menambah utang.

Pilihan SBY ke Budiono adalah pertimbangan untuk memperkuat fundamental ekonomi, memperbaiki ekonomi makro, dan mencegah resistensi atau konflik kepentingan dengan parpol-parpol pendukung Demokrat. Namun parpol seperti PKS dan PAN dalam koalisi Blok Cikeas, justru mempersoalkan pilihan SBY atas Budiono sebagai cawapres.

Ada kecenderungan kuat, akibat kehadiran Budiono, kini PAN dan PKS akan bergabung ke JK-Wiranto dan jika itu terjadi akan membentuk koalisi dengan jumlah 230 kursi di parlemen. Ini bisa mengimbangi kekuatan Blok Cikeas menuju keseimbangan baru.